Jatim Bebas Pasung 2019, RSJ Menur Pakai Jurus MLM Pasung


Shodikin S.Kep Ners, Kepala Seksi Perawatan RSJ Menur

SURABAYA – Ketidaktahuan masyarakat memperlakukan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menyebabkan banyak sekali penderita yang dipasung. Padahal pemasungan pada ODGJ ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Cukup banyak terjadi di lapangan, korban pasung biasanya dikurung di kandang ternak atau diikat dengan rantai di bawah pohon serta kedua kakinya dimasukkan ke dalam kayu yang berlubang. Dan ini harus dialami korban pasung selama bertahun-tahun.

Ada banyak faktor yang menjadi alasan keluarga lebih memilih memasung ODGJ, mulai dari yang sering bikin onar, adanya stigma negatif terhadap ODGJ, sosial ekonomi rendah, hingga jarak (rumah,red) yang jauh dari fasilitas kesehatan, akhirnya membuat keluarga lebih memilih cara pasung ketimbang mengobati ODGJ.

“Fenomena ini masih cukup banyak dijumpai di daerah-daerah pelosok,” ungkap Shodikin S.Kep Ners, Kepala Seksi Perawatan RSJ Menur.

Sikap keluarga yang lebih memilih menyembunyikan penderita ketimbang mengobatinya kian menambah kasus pemasungan terhadap ODGJ di Indonesia sulit terdeteksi. Data dari Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa tahun 2014 di Indonesia ada sekitar 57.000 ODGJ yang mengalami pemasungan. Sedangkan di Jatim menurut laporan Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2014 kasus pemasungan berjumlah 1033 orang yang tersebar di 38 wilayah Kabupaten dan Kotamadya. Angka ini diperkirakan terus bertambah seiring dengan temuan kasus pasung baru ataupun yang direpasung.

“Repasung biasanya terjadi karena keluarga belum siap menerima kembali kehadiran penderita meski mereka telah dinyatakan sembuh. Mereka khawatir kalau nantinya akan kambuh lagi,” imbuh Shodikin.

Untuk itu, RSJ Menur melakukan sejumlah terobosan agar tidak ada lagi penderita gangguan jiwa yang dipasung. Terobosan ini sekaligus untuk menunjang program Gubernur Soekarwo yang menargetkan Jawa Timur bebas pasung pada 2019 mendatang.
Kami menerapkan tiga multi level management (MLM) untuk menangani masalah pasung.

“MLM Pasung ini merupakan sebuah terobosan baru dalam tata kelola korban pasung di Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan kemitraan strategis antara Pemerintah dan masyarakat. Pemerintah di masing-masing level bersinergi untuk mempercepat penanganan ODGJ yang dipasung,” terangnya.

Adapun jenjang level yang dimaksud, lanjut Shodikin, adalah level tersier yang bertugas menerbitkan kebijakan/regulasi, penguatan kapasitas SDM, pemenuhan sarana prasarana, dan penanggung jawab komitmen bersama.
Berikutnya adalah level sekunder yakni jenjang pemangku kepentingan yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan penanganan korban pasung baikdi tingkat kabupaten maupun kotadan kecamatan, termasuk advokasi dan sosialisasi kesehatan jiwa, penyediaan obat-obatan jiwa, dan pemenuhan sarana. Di level terakhir adalah level primer yang menjadi ujung tombak pelayanan korban pasung.

“Bentuk kerjasamanya dibuat berjenjang yang mirip Multi Level Marketing, level pemangku kepentingan yang lebih tinggi menggerakkan level pemangku kepentingan dibawahnya. Mulai dari Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa, semua terlibat aktif,” imbuhnya.

Ditegaskan Shodikin, sejak diterapkan pada 2015 silam MLM Pasung telah terbukti efektif menurunkan angka pemasungan di Jawa Timur, yakni dari 1033 kasus menjadi 471 orang pada akhir 2017.

Selain itu, inovasi MLM Pasung juga telah berhasil masuk dalam top 35 inovasi pelayanan publik tahun 2016. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) kemudian memberikan kesempatan pada MLM Pasung untuk menjadi salah satu peserta di ajang United Nation Public Service Awards (UNPSA) kategori kesehatan jiwa mewakili Jawa Timur.

Share this post

No comments

Add yours