Penderita Gangguan Jiwa Bisa Berikan Hak Pilih, Asal…


Foto: Istimewa

JAKARTA – KPU akan mengakomodir pemilih dengan gangguan jiwa untuk ikut menggunakan hak suara dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan keputusan itu merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terdahulu.

“Itu keputusan MK kita harus laksanakan. Jadi MK mengatakan bahwa teman-teman disabilitas mental itu diberikan hak memilih, karena selama ini kan tidak diberi hak memilih,” kata Ilham usai menghadiri acara diskusi “Tantangan Perempuan di Tahun Politik’ di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (5/3).

Putusan MK dimaksud tertuang dalam Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 atas gugatan UU Pilkada tahun 2015. Gugatan dilayangkan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat, Perludem, PPUA PENCA, dan seorang warga bernama Khoriunnisa.

Mereka memprotes klausul di UU Pilkada soal mempunyai hak pilih diberikan bagi mereka yang ‘tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya’. Namun tak ada rincian dalam klausul itu. Dalam putusannya, MK menerima gugatan itu untuk sebagian.
MK memutuskan sepanjang frasa ‘terganggu jiwa/ingatannya’ tidak dimaknai sebagai ‘mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum’.

Intinya hanya penderita gangguan jiwa yang dinilai mampu menggunakan hak pilih yang bisa ikut dalam pemungutan suara di Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Ilham melanjutkan, tidak semua pengidap gangguan jiwa dapat diberikan hak memilih, melainkan hanya pengidap gangguan jiwa dengan kriteria permanen yang tak bakal bisa menyumbang suaranya di pesta demokrasi mendatang.

“Bagaimana kriterianya, kriterianya adalah yang tidak berhak memilih adalah diberi surat, bahwa yang bersangkutan tidak memilih karena kadar atau level disabilitas mentalnya itu tidak memungkinkan dia untuk memilih. Dia tidak bisa membedakan mana partai mana calon dan sebagainya,” terang Ilham.

Saat ini, kata Ilham, KPU masih melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk menyusun daftar pemilih di Pilkada dan Pemilu 2019. Dalam pendataan itu akan diketahui berapa jumlah penderita gangguan jiwa yang diizinkan memilih.

“Jadi kita sekarang coba mendata RSJ mana saja yang para penyandang disabilitas mental itu terdaftar, maka dia terdaftar di tempat panti itu bisa saja kemudian kita mengikutsertakan orang tersebut di TPS terdekat di situ,” jelas Ilham.

“Tapi jika kemudian mereka terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan bisa membuat TPS di wisma atau panti atau RSJ tersebut, maka kita bisa buat TPS di sana,” imbuhnya.

Sumber: Kumparan

Share this post

No comments

Add yours