Sekdaprov Jatim: Inovasi Pelayanan Publik Boleh Ditiru


Rakor dalam rangka Percepatan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik di Jawa Timur, yang diselenggarakan di Surabaya, Selasa (13/3).

SURABAYA – Untuk membantu pemerintah daerah dalam menjawab permasalahan secara efektif dan efisien, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas, Sekretaris Daerah (Sekda) se-Jatim perlu melakukan replikasi pelayanan publik. Saat ini tantangan terberat dalam pelayanan publik bukan hanya menciptakan inovasi baru, tetapi kemampuan instansi pemerintah/lembaga, baik itu pemerintah pusat maupun daerah dalam mereplikasi inovasi pelayanan publik. Hal ini diungkapkan Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi, saat membuka Rakor dalam rangka Percepatan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik di Jawa Timur, Selasa (13/3).

Menurutnya, telah banyak inovasi yang berhasil diciptakan namun belum semua inovasi dapat diaplikasikan dengan baik di tempat atau daerah lain. Agar replikasi dapat berjalan dengan baik, pemerintah kabupaten/kota perlu menghilangkan stigma tukang tiru. Sebab, replikasi ini lebih ditekankan bahwa kabupaten/kota menginginkan hal-hal yang baik untuk diaplikasikan pada masyarakat.

“Yang perlu dilakukan itu meniru inovasi pelayanan publik. Memang tidak semuanya sama, tapi misalnya persispun tidak jadi masalah. Sebab yang akan menilai adalah masyarakat kita,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, percepatan replikasi inovasi pelayanan publik menjadi lebih cepat jika dibangun budaya minimal satu inovasi setiap tahunnya yang dikembangkan pada setiap perangkat baik di wilayah pemerintah daerah provinsi maupun kab/kota.

“Penerapannya bisa dilakukan dengan kerjasama jaringan kerja pembangunan inovasi pelayanan publik, diantaranya dengan melakukan kompetisi inovasi pelayanan publik dan pemberian penghargaan pelayanan publik,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan inovasi pelayanan publik harus dilakukan secara berkesinambungan dan tidak boleh berhenti karena menyangkut kesejahteraan masyarakat. Publik pun diminta untuk memanfaatkan inovasi pelayanan yang telah ada dengan tetap memberikan kritik dan saran apabila menemukan hal yang dirasa masih kurang.

Sementara itu saat ditanya tentang tingkat kepuasaan masyarakat Jatim terhadap pelayanan publik yang ada, Akhmad Sukardi menuturkan jika tingkat kepuasan tersebut bertengger di angka 85.

“Tingkat kepuasan publik sudah mencapai angka 85 dan ini tandanya sudah baik. Diharapkan ini dapat memacu Sekda masing-masing daerah untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat,” tukasnya.

Rakor ini sendiri merupakan perwujudan implikasi reformasi birokrasi bidang pelayanan publik. Tujuannya untuk mempercepat replikasi inovasi pelayanan publik di Jatim. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan penandatanganan surat pernyataan kesediaan pemerintah kabupaten/kota se-Jatim untuk berkomitmen dalam replikasi inovasi pelayanan publik yang dilakukan Sekda kab/kota se-Jatim dan disaksikan oleh Sekdaprov Jatim.

Share this post

No comments

Add yours